Dewan Panik Dituduh Ahok Punya Anggaran Siluman Rp 8,8 Triliun

jpnn.com - Munculnya isu anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun, dalam RAPBD DKI 2015 membuat sejumlah oknum DPRD DKI Jakarta menjadi panik. Merekapun mencoba mencari kambing hitam, dengan menuduh pihak-pihak tertentu sebagai penyebab munculnya anggaran siluman.

"Aneh dan cukup naif jika menuduh pihak luar yang tidak memiliki fungsi anggaran sebagai penyebab munculnya anggaran siluman. Karena yang memiliki hak budgeting kan anggota dewan serta SKPD di Pemprov DKI. Harusnya anggota dewan instropeksi dong," ujar Victor Irianto Napitupulu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) kepada INDOPOS (Grup JPNN.com), Rabu (21/1).

Victor mengatakan, sudah jelas bahwa yang dimaksud oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai anggaran siluman adalah pokok pikiran (pokir) dari oknum-oknum dewan. Pokir sendiri adalah, kegiatan yang diusulkan tanpa ada judul. "Istilahnya diusulkan dulu dan dianggarkan dulu, soal judul kegiatannya belakangan," kata dia.

Lebih jauh kata Victor, sekarang tinggal mendorong agar pihak inspektorat dan Kejaksaan menelusuri keberadaan anggaran siluman. Hal ini untuk memberikan pelajaran kepada oknum dewan tersebut, agar tidak lagi bermain-main dengan anggaran siluman. "Sebaiknya pihak kejaksaan yang turun tangan," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran indopos.co.id, ada sejumlah oknum anggota dewan yang selama ini memiliki pokir di sejumlah dinas tertentu. Sebut saja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, serta Dinas Tenaga Kerja. Diduga, oknum inilah yang mencoba mencari kambing hitam terkait anggaran siluman.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, telah mencoret anggaran siluman Rp 8,8 triliun.

"Nggak tahu siapa yang masukin sudah kita coret, sama DPRD juga mengatakan itu nggak sesuai harus dicoret," kata Ahok.

Dikatakannya belum diketahui siapa oknum dibalik masuknya anggaran siluman Rp 8,8 triliun. Sehingga kedepan dirinya akan menerapkan e budgeting supaya tidak ada lagi orang yang bermain-main dengan anggaran.