Dewan Pembina Dukung Musyawarah Mufakat di Munas Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini pemilihan ketua dalam Munas 2019 bisa dilakukan dengan lebih dulu mengupayakan musyawarah mufakat. Menurutnya, mekanisme tersebut seuai dengan AD/ART Partai Golkar.

"Kami meyakini bahwa Munas akan dapat berjalan lancar dan dilaksanakan berdasarkan AD/ART. Dalam AD/ART partai, antara lain tentang pemilihan ketua umum, pasal 38 ayat 2, bahwa melalui musyawarah mufakat, dan kalau tidak bisa maka silakan melalui pemilihan langsung," kata Aburizal di Jakarta, Jumat (22/11).

Pernyataan Aburizal itu merupakan hasil keputusan jajaran Dewan Pembina Golkar yang diambil dalam sebuah rapat di Jakarta.

Aburizal menyampaikan, dalam munas Desember mendatang, Dewan Pembina Golkar juga akan memberi masukan yang sifatnya jangka panjang dan strategis. Termasuk di dalamnya tentang perbaikan visi negara kesejahteraan yang telah dimiliki sejak 2012.

"Tentu yang akan disampaikan Dewan Pembina bagaimana bangsa ini dan Golkar menjadi lebih baik di masa mendatang," ujar Aburizal.

Selanjutnya, Dewan Pembina meminta Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang terpilih dalam munas nanti senantiasa selalu membuat pemikiran strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, termasuk juga seluruh anggota Fraksi Golkar di parlemen.

Dewan Pembina Golkar juga meminta agar surat Dewan Pembina tanggal 28 Juni 2019 diperhatikan dalam Munas Golkar nanti yakni untuk melakukan evaluasi menyeluruh atau setidaknya secara garis besar, demi perbaikan Golkar ke depan.

Hasil evaluasi itu nantinya harus ditindaklanjuti Ketua Umum dan DPP Golkar terpilih. "Selanjutnya yang sangat penting Dewan Pembina mengusulkan kepada DPP yang akan datang, bahwa Golkar harus mengusulkan calon presiden sendiri pada 2024, karena itu Dewan Pembina mengusulkan DPP terpilih memikirkan mekanisme untuk dapat memilih capres yang akan diajukan pada 2024," jelas dia.