Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden, Demokrat Ingatkan Potensi Abuse Of Power
Selasa, 17 September 2019 – 15:47 WIB
“Pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung revisi UU KPK dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantas korupsi dan pelemahan terhadap KPK,” ujar Erma.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) itu sekali lagi mengingatkan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan terukur, proper dan baik sehingga tujuan tercapainya penyempurnaan dan penguatan KPK akan mendukung kinerja penegakan hukum. “Sehingga pemberantasan korupsi dapat dicapai di negeri ini,” kata Erma. (boy/jpnn)
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan catatan atas Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP