Dewan Pertanyakan Tender Proyek

 TANGSEL-Carut marutnya proses tender proyek APBD di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus menuai kecamatan. Setelah, 16 organisasi pengusaha menolak pengulangan tender pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, kini giliran kalangan dewan setempat buka suara. Anggota DPRD Tangsel itu mengecam langkah Pemkot Tangsel yang berani menggelar proses tender pengadaan barang dan jasa walau kemampuan SDM PNS yang dimiliki minim. 

        

Itu diungkapkan, anggota Fraksi Amanat Indonesia Raya, DPRD Kota Tangsel, Heri Somantri yang mengatakan seharusnya, penjabat Walikota Tangsel, HM Sholeh fokus pada tiga tugas pokoknya. Yakni, mempersiapkan kelengkapan DPRD, SKPD (aparatur Pemkot Tangsel, Red) dan Pemilukada. Namun, pada kenyataannya, ketiga tugas itu belum maksimal dilakukan, tapi Pemkot Tangsel sudah berani mengambil langkah-langkah di luar tugas utamanya.

Apalagi, keberanian yang tidak didasari pada kemampuan SDM PNS Kota Tangsel yang menjadi panitia lelang yang menjadi dasar banyaknya masalah dalam proses tender. ”Semestinya Pemkot Tangsel meminta bantuan Pemkab Tangerang untuk menggelar tender. Karena tenaga ahli mereka lebih mumpuni. Kalau tidak minta asistensi pejabat dari Pemkab Tangerang yang memiliki kriteria yang memadai,” ungkapnya kepada INDOPOS.

        

Politisi asal Partai Gerindra itu juga menuding ketidakberhasilan pelaksanaan tiga tugas itu dapat dilihat dari belum maksimalnya infrastruktur DPRD Kota Tangsel. Pasalnya, Pemkot Tangsel hanya mempersiapkan proses pelantikan dewan saja tanpa fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan para wakil rakyat tersebut. ”Contohnya, sampai saat ini listrik di gedung dewan byar pet,” ungkapnya juga