Dewan Tolak Tambah Anggaran Penyelenggara Pemilu di Daerah ini

Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulsel Asriady Sulaiman dalam rapat anggaran di Komisi A menyebut KPU Sulsel meminta anggaran tambahan untuk kegiatan persiapan tahapan pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
Bahkan anggaran NHPD juga telah ditransfer ke rekening KPU.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menuturkan bahwa usulan penambahan anggaran itu telah disampaikan kepada Nurdin Abdullah saat itu masih aktif menjabat Gubernur Sulsel.
Namun, belakangan Nurdin berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi alias suap.
"Kekurangan anggaran tahun 2021, sejak awal disetujui Pak Gubernur NA (Nurdin Abdullah), tapi kena refokusing di masa pandemi."
"Beberapa sisa kegiatan Pilkada Tahun 2020 yang terlaksana di tahun 2021 posisinya piutang karena kegiatan sudah terlaksana," kata Faisal.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Dewan menolak usulan tambahan anggaran penyelenggara pemilu untuk daerah ini, begini alasannya.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti
- BNPT dan Kepala Kesbangpol Se-Indonesia Bahas Kompetisi Jurnalisme Kebangsaan Mahasiswa 2024
- Anggaran Pengamanan Pilkada Kudus Mencapai Rp 4,15 Miliar
- Penyebab Utama Konflik Sosial di Kalteng Persaingan Sumber Daya Alam
- Ratusan Penyelenggara Pemilu Gelar Aksi Damai di Kota Pekanbaru