Dewas Mulai Garap Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik KPK AKP Stepanus
![Dewas Mulai Garap Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik KPK AKP Stepanus](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2019/12/20/tumpak-hatorangan-panggabean-dilantik-menjadi-ketua-dewan-pengawas-kpk-periode-2019-2023-di-istana-negara-jakarta-jumat-2012-foto-ricardojpnncom-1.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin Pattuju, telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Tahun 2020-2021.
Selain penyidik KPK dari unsur Polri itu, komisi antirasuah juga menjerat Syahrial, dan pengacara Maskur Husain (MH) sebagai tersangka.
Tidak hanya persoalan pidana, AKP Stepanus harus berhadapan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tengah memproses dugaan pelanggaran etik.
Saat ini, dewan yang dipimpin Tumpak Hatorangan Panggabean ini tengah mengumpulkan bukti dan fakta dugaan pelanggaran etik AKP Stepanus Robin Pattuju.
"Dewas juga sejak terungkap minggu lalu tentang kasus penyidik tersebut, sudah bekerja mengumpulkan fakta tentang pelanggaran etiknya," ujar Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (27/4).
Mantan jaksa itu mengatakan pada pekan ini akan dimulai proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Minggu ini akan dilanjutkan dengan memulai pemeriksaan-pemeriksaan," ujar Tumpak.
Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut tanggal pemeriksaan terhadap AKP Stepanus.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan bahwa pekan ini akan dimulai pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.
- Penahanan Tersangka Korupsi Ini Dipindah KPK ke Polda Kalsel
- Hasto Minta Pemeriksaannya Besok di KPK Ditunda
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak
- KPK Pastikan Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses
- Ronny Talapessy: Putusan Hakim Belum Menyentuh Materi Gugatan Hasto Kristiyanto
- Kecewa, Kubu Hasto Sebut Putusan Praperadilan sebagai Pembodohan Hukum