Dewas Putuskan Dua Pejabat KPK Ini Cukup Meminta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi kepada dua petinggi lembaga antirasuah, yakni Kepala Biro Perencanaan KPK Arif Waluyo dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan Juliharto.

Putusan itu dibacakan Dewas KPK setelah menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap dua orang tersebut.

Ketua Majelis Sidang Etik Albertina Ho memutuskan Arif dan Juliharto terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Kedua orang itu mengabaikan kewajiban membimbing insan komisi dalam melaksanakan tugas secara akuntabel dan tuntas.

“Menghukum para terperiksa dengan sanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup,” kata dia di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/11).

Arif dan Juliharto secara struktural membawahi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Bendahara Penerimaan. Namun, keduanya belum memiliki program pembinaan dan bimbingan bagi para bendahara tersebut.

Albertina menjelaskan, pada 9 September 2020, Inspektorat KPK mengeluarkan Laporan Manajamen Semester I Tahun Anggaran 2020. Dalam laporan itu terdapat selisih kas sejumlah Rp 33.437.894.

Dalam laporan tersebut, lanjut dia, ada rekomendasi kepada manajemen KPK agar pengendalian pengelolaan uang persediaan (UP) dapat dilaksanakan dengan baik dan kredit bergilir dari uang persediaan tidak terhambat.

Dengan begitu, kata Albertina, uang pajak dan pembayaran langsung bendahara tidak lagi digunakan sebagai uang muka. Dan BPP Penindakan dapat menyetorkannya tepat waktu sesuai peraturan.