Dharma: BAKN adalah Mitra BPK

JAKARTA - Dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPR RI, dipertanyakan oleh sejumlah anggota Komisi XI. BAKN dinilai hanya sebagai lembaga yang menentukan kebijakan politis untuk temuan BPK.

"DPR membentuk BAKN atas saran Anwar Nasution yang saat itu Ketua BPK. Pertanyaannya sekarang, apakah BAKN juga bisa menindaklanjuti hasil temuan BPK, atau sebaliknya?" kata Edwin Kawilarang, dalam raker dengan Sekjen BPK RI Dharma Bhakti, Rabu (11/11).

Politisi Golkar ini juga mempertanyakan MoU antara BPK dengan lembaga aparat hukum (KPK dan kepolisian). "Apakah dengan MoU itu BPK sudah bisa menindaklanjuti temuannya, tanpa harus harus berkoordinasi dengan DPR?" tanyanya lagi.

Menjawab itu, Sekjen BPK RI Dharma Bhakti mengatakan bahwa BAKN merupakan mitra BPK. Dipaparkannya, ketika BPK mendapatkan temuan di lembaga pemerintah pusat dan daerah, maka yang menindaklanjutinya adalah BAKN. Sebaliknya jika DPR membutuhkan audit terhadap lembaga/institusi tertentu, itu bisa diajukan ke BPK. "Jadi intinya adalah saling melengkapi," ucapnya.