Di Acara MA, Jokowi Singgung Citra Negatif Lembaga Peradilan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini terobosan dan inovasi pelayanan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia.
Bahkan, kata mantan gubernur DKI Jakarta itu, berbagai anggapan negatif yang ditujukan kepada lembaga peradilan tanah air bisa berubah dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan lembaga pimpinan Hatta Ali tersebut.
"Sebelumnya banyak yang berangggapan bahwa hukum dan peradilan Indonesia bisa diperjualbelikan. Banyak yang beranggapan bahwa peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi," kata Jokowi dalam Sidang Pleno MA Tahun 2019 dalam rangka laporan tahunan MA tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu (27/2)
Kemudian, lanjut Jokowi, sebelumnya banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan. Bahkan muncul anggapan bahwa keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan.
"Tapi saya yakin dengan perbaikan, pembaharuan, reformasi, sistem peradilan yang ada di Indonesia secara konsisten oleh MA, semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah. Sampai pada titik ketika masyarakat merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat terwujud di ruang pengadilan," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan.(fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini terobosan dan inovasi pelayanan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) akan mengembalikan kepercayaan masyarakat
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila