Di Acara PKS, JK Tanyakan Bagaimana Kritik Pemerintah Tanpa Dipolisikan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai demokrasi Indonesia terancam. Kondisi itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Dalam empat tahun terakhir, indeks demokrasi menurun ke 64 dari 127 negara yang disurvei," kata JK dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2).

JK menilai demokrasi terganggu belakangan ini. Hal itu terlihat dari adanya pengkritik terhadap pemerintah berujung pada proses hukum di kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," tanya JK.

Ketua Umum PMI itu menilai masyarakat perlu memberikan kontrol terhadap pemerintah atas pelaksanaan demokrasi. Dasar demokrasi pun memberikan hak warga negara punya kewajiban yang sama.

Dia juga meminta PKS sebagai partai oposisi agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan. "Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan," ucapnya.

JK menganggap demokrasi yang dijunjung di negara ini bernilai mahal. Untuk menjadi anggota DPR atau kepala daerah harus membayar mahal. Hal itu akhirnya membuat korupsi naik, tetapi demokrasi menurun.

"Untuk menjadi presiden dibutuhkan materi, juga berbeda dengan waktu awal-awal reformasi," kata dia.(tan/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!