Di Balik Industri Perkebunan Australia: Nasib Pekerja yang Menopang Sumber Pangan

Ian mengatakan memberikan visa kepada para pekerja tanpa dokumen akan memungkinkan dirinya untuk mempekerjakan mereka langsung tanpa harus melewati para kontraktor.
Pemberian pengampunan kepada pekerja tanpa dokumen telah mendapat dukungan dari anggota parlemen asal Partai Nasional, Anne Webster, yang wilayah konstituennya meliputi Mallee di negara bagian Victoria.
"Musim panen tidak akan bisa terjadi tanpa kehadiran orang-orang ini," kata Anne.
"Saya kira kita harus memiliki jawaban yang manusiawi, resolusi yang bisa dipahami dan jalan menuju ke visa permanen harus ditawarkan."
Namun juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan Pemerintah Australia tidak mendukung pemberian pengampunan karena akan "mendorong orang-orang untuk masuk ke Australia secara tidak sah dan bekerja gelap dengan harapan mereka akan mendapat pengampunan".
"Ini akan memberikan pesan yang keliru kepada majikan yang sudah melanggar hukum yang mempekerjakan warga yang ilegal," demikian pernyataan juru bicara Departemen Dalam Negeri.
Terakhir kalinya Australia memberikan pengampunan massal bagi pekerja tanpa dokumen sah adalah di tahun 1980.
Juru bicara Departemen Dalam Negeri juga mengatakan Australian Border Force, yang menjaga perbatasan Australia, telah memiliki petugas khusus untuk memerangi eksploitasi pekerja asing, dan Pemerintah Federal bekerja dengan Pemerintah negara bagian untuk menerapkan pendekatan nasional soal peraturan perekrutan tenaga kerja.
Dewi, seorang pekerja di Australia mengatakan teman-temannya yang tak memiliki visa dan dokumen resmi takut dideportasi, jika melaporkan perlakuan buruk dari majikannya
- Babak Baru Perang Dagang Dunia, Indonesia Jadi 'Sasaran Empuk'
- Dunia Hari Ini: Barang-barang dari Indonesia ke AS akan Dikenakan Tarif 32 Persen
- Warga Indonesia Rayakan Idulfitri di Perth, Ada Pawai Takbiran
- Daya Beli Melemah, Jumlah Pemudik Menurun
- Dunia Hari Ini: Mobil Tesla Jadi Target Pengerusakan di Mana-Mana
- Kabar Australia: Pihak Oposisi Ingin Mengurangi Jumlah Migrasi