Di Balik Rencana Mundurnya Dicky Chandra dari Jabatan Wabup Garut

Misalnya, dalam perkara pembinaan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemkab Garut. Tahun lalu, keduanya sejatinya bersepakat untuk berbagi peran. Namun, dalam realisasinya, Aceng kerap memaksakan kehendak tanpa persetujuan Dicky.

Agus Sugandhi, ketua Dewan Etik Garut Government Watch, memberikan contoh persoalan Kepala Dinas Bina Marga Garut Atang Subarzah yang tersangkut perkara hukum. "Bupati Aceng menentukan Atang Subarzah tetap menjabat, tapi wakil bupati tidak setuju," ujarnya sebagaimana dikutip Okezone.com.

Begitu juga dengan masalah di dinas pendidikan wilayah yang dikenal sebagai penghasil penganan ringan dodol itu. "Wabup tidak setuju bila H Mahmud menjadi pelaksana tugas (Plt) Kadisdik Garut dengan alasan masih ada pejabat lain di dinas itu yang lebih pantas dan senior. Tapi, tetap saja bupati seolah memaksakan kehendaknya," ujar Agus.

Masuknya Aceng ke salah satu partai politik, lanjut dia, juga kian meruncingkan hubungan keduanya. Sebab, dulu keduanya memenangi pilkada tanpa bantuan partai. "Mungkin wakil bupati merasa seperti dikhianati. Sebab, kita tahu bersama, yang mendulang suara rakyat paling besar dalam Pilkada Garut 2009 lalu adalah karena keartisan Dicky Chandra. Mungkin Dicky merasa kecewa karena hal itu," ungkapnya.