Di Banten, Iuran Tertunggak dari Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Rp 766,7 Miliar

Selama ini, lanjut Fachrurrazi, BPJS Kesehatan tidak pernah memaksa peserta JKN-KIS untuk memilih kelas, melainkan disesuaikan dengan kapasitas keuangan dalam membayar iuran.

“Kalau memang benar-benar tidak mampu menanggung iuran, maka solusinya sudah jelas di dalam amanat UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak telantar ditanggung oleh negara,” ujarnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, dari jumlah penduduk Banten sebanyak 10.868.810 jiwa, yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yakni 10.191.710 jiwa. Masih ada 677.100 jiwa yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. “Jumlah penduduk bersumber dari data Pemprov Banten Semester I Tahun 2019,” ujarnya.

Secara terperinci, peserta BPJS Kesehatan sebanyak 10.191.710 jiwa terbagi dalam lima segmen. Pertama, penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 3.274.216 peserta, PBI APBD Banten 950.144 peserta, PBI APBD kabupaten kota 1.152.252 peserta, pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 3.105.940 peserta, dan peserta mandiri sebanyak 1.709.158 peserta.

“Untuk peserta PBI APBN dan APBD, itu datanya sesuai yang terdaftar di Kemensos. Selama ini, pemerintah pusat dan daerah tidak pernah menunggak,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, peserta PBI yang dibayarkan iurannya oleh APBD Banten tidak pernah menunggak iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. “Bahkan untuk Desember 2019, kami minta tagihannya di awal Desember agar bisa langsung dibayar oleh Dinkes Banten,” katanya.

Terkait peserta mandiri kelas III yang menunggak iuran, Ati belum bisa memastikan untuk menampung mereka menjadi peserta PBI. “Ada syarat yang harus dipenuhi untuk masyarakat menjadi peserta PBI,” ungkapnya. (den/air/ira)