Di Bawah Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Menurun, Ini Pembelaan Misbakhun

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar, M Misbakhun kian getol membentengi Presiden Joko Widodo dari berbagai kritik. Kali ini, Misbakhun mencoba menangkis serangan ke Jokowi -sapaan Joko Widodo- terkait kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi.

Melalui cuitan di Twitter, Misbakhun pun mengajak pihak-pihak yang sering nyinyir dengan capaian kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi untuk bersikap objektif. Menurutnya, ada tren kenaikan perbaikan ekonomi yang bakal membuat Jokowi -sapaan Joko Widodo- bakal mampu menuntaskan janji kampanyenya tentang pertumbuhan ekonomi hingga angka 7 persen.

Misbakhun merasa perlu menyampaikan hal itu untuk menanggapi tudingan ke Presiden Jokowi yang terus-menerus dianggap tak mampu menjaga kondisi perekonomian. Bahkan, banyak yang meramalkan kinerja Jokowi di bidang ekonomi tak akan mampu melebihi pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Misbakhun, dalam kampanye pemilu presiden lalu Jokowi memang menjanjikan angka pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Namun, kini berbagai faktor menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen.

Masalahnya, banyak yang melihat pada angka saja tanpa melihat penyebabnya. “Masih banyak yang masih terjebak pertarungan pilpres lalu,”  ujar Misbakhun melalui akun @MMisbakhun di Twitter.

Menurut Misbakhun, publik juga harus mencatat bahwa Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014, atau ketika perekonomian Indonesia kala itu sudah masuk kuartal IV 2014. Saat itu, kata Misbakhun, sudah ada penurunan kondisi perekonomian.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2014 sudah mengalami penurunan. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi 2014 hanya mencapai 5,1 persen atau meleset dari target di APBN- 2014 yang dipatok 5,5 persen.

Jokowi pun menjadi presiden dengan persoalan warisan era SBY dan faktor global. “Tren terus menurun tersebut tidak bisa serta merta disulap dari 5% menjadi 7%. Kondisi global sedang melambat. Regional juga kena imbasnya,” tulisnya.
 
Bekas pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan, jelas mustahil bagi pemerintahan Jokowi yang mendapat warisan pertumbuhan ekonomi 5 persen di awal pemerintahan, tapi langsung dituntut bisa menaikkannya menjadi 7 persen. Terlebih ada warisan quatro deficit yang terdiri dari defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran dan defisit anggaran.