Di Cirebon, Prona Sasar 2.500 Bidang Tanah

jpnn.com - CIREBON -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melanjutkan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Di Cirebon Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat terhadap 2.500 bidang tanah.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Andi Rapiuddin. Dalam rilisnya, Kamis (20/3), Rapiuddin mengakui masih banyak kekurangan dan belum bisa memenuhi permintaan masyarakat Cirebon secara keseluruhan.

"SDM kita terbatas, terutama untuk tim pengukuran dan kita juga, tahun ini, hanya memperoleh jatah anggaran dari BPN Pusat untuk 2.500 bidang lahan, padahal di Kabupaten Cirebon ini ada sekitar 400 desa," kata Andi Rapiuddin.

Namun Kantor Pertanahan Cirebon tidak ingin berputus asa. Unuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya telah dukungan Pemkab Cirebon agar bersedia ikut menganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita sudah mengajukan surat permohonan ke Pemkab Cirebon, namun menurut Sekretaris daerah, menunggu dilantiknya bupati yang baru," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat masih sering salah paham spoal biaya pembuatan sertifikat dalam prona. Saat ini, kata dia, yang ditanggung pemerintah hanya biaya pendataan, pengukuran dan penerbitan sertifikat.

"Di luar itu, seperti pembuatan akte jual beli atau akte girik, BPHTB, PPh, dan materai tetap dibebankan pada pemilik lahan yang akan memperoleh Prona. BPN hanya menerima kalau berkas sudah lengkap," jelasnya.

Sementara itu, sejumlah kepala desa di Cirebon berharap BPN menyelenggarakan Prona secara bersamaan dalam satu lahan. "Timbul anggapan dari masyarakat adanya pilih kasih dalam pemberian sertipikat melalui Prona ini," kata Sumarno, Kepala Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.