Di Depan Dewan, Muhaimin Tetap Berkelit

Sebut Anggaran Pengembangan Daerah Transmigrasi Urusan Kemenkeu dan Bappenas

Jumat, 09 September 2011 – 07:56 WIB

Keterangan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, tertunduk mendengarkan berbagai pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI, Kamis (8 Sept 2011) di Gedung Parlemen di Jakarta. Rapat Kerja antara Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan Komisi IX DPR menyoroti soal dugaan korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah di Kemenakertrans. Foto:Mustafa Ramli/Jawa Pos

Setelah dana turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Muhaimin menjelaskan tidak sebatas menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Sebab, jika alokasi uang itu digunakan untuk membangun jalan, maka yang paling berperan adalah dinas PU setempat.

Begitu pula jika digunakan untuk membangun sekolah berkaitan dengan dinas pendidikan, serta pembangunan puskesmas berkaitan dengan dinas kesehatan. "Jadi setelah turun di daerah, penggunaan anggaran ini bisa lintas sektor," tukas Muhaimin. Tidak hanya sebatas urusan di bawah Kemenakertrans saja.

Selain mengutarakan persoalan anggaran DPPID, Muhaimin dalam kesempatan ini juga bakal mengetati aturan main di Kemenakertrans. Untuk melawan tudingan banyaknya mafia proyek di Kemenakertrans, Muhaimin menegaskan kantornya hanya terbuka untuk orang-orang yang menggunakan ID Card resmi Kemenakertrans.

KPK Geledah Kantor Ditjen P2KT