Di Depan Dewan, Muhaimin Tetap Berkelit

Sebut Anggaran Pengembangan Daerah Transmigrasi Urusan Kemenkeu dan Bappenas

Jumat, 09 September 2011 – 07:56 WIB

Keterangan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, tertunduk mendengarkan berbagai pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI, Kamis (8 Sept 2011) di Gedung Parlemen di Jakarta. Rapat Kerja antara Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan Komisi IX DPR menyoroti soal dugaan korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah di Kemenakertrans. Foto:Mustafa Ramli/Jawa Pos

Saat ditinggal pejabatnya mengikuti rapat kerja (raker) di Komisi IX DPR, kantor Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan kemarin digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ruangan yang diperiksa diantaranya adalah ruang kerja Dirjen P2KT Jamaluddin Malik, ruang Setditjen I Nyoman Suisnaya, serta ruang Kabag Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan. Sementara ruang yang diduga pernah dijadikan tempat kerja Ali Mudhori dan Fauzi juga digeledah.

Seperti diketahui, Ali Mudhori dan Fauzi adalah kolega Muhaimin yang disebut Rahmat Jaya, pengacara Dharnawati, ikut bermain dalam urusan proyek percepatan pembangunan 19 daerah transmigrasi. Namun, pernyataan tersebut dibantah Muhaimin. Dia mengatakan, Ali dan Fauzi memang pernah bekerja di Kemenakertrans. Tepatnya sebagai anggota tim ad hoc atau tim sementara.

Tim ini bertugas membantu muhaimin yang kala itu baru menjabat sebagai Menakertrans. Tim yang digawangi Ali dan Fauzi ini bertugas mengumpulkan data-data penunjang analisa kondisi tenaga kerja di dalam negeri maupun tanah air.