Di Depan Dua Jenderal, Jokowi Khawatir dengan Muslihat Pendanaan Terorisme

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.

Pada kesempatan itu, hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.

Jokowi mengapresiasi kinerja PPATK bersama pihak lainnya dalam dua dekade ini. Namun, presiden mengingatkan untuk tidak berpuas diri karena tantangan ke depan akan makin berat.

“Potensi kejahatan siber juga semakin meningkat, muncul berbagai modus bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar presiden saat memberikan arahan pada Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/4).

Presiden memahami pencengahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh PPATK. Untuk itu, presiden mendorong seluruh pihak mulai dari instansi pemerintah, industri keuangan, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas.

Di sisi lain, stabilitas sistem perekonomian dan keuangan Indonesia juga harus dijaga.

“Kami perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, dan pemulihan keuangan negara,” lanjutnya.

Dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang makin masif, presiden meminta PPATK untuk menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental dan secepatnya melakukan transformasi digital.