Di Depan Firli Bahuri, Luhut Pandjaitan: Ini Saya Kira Bagus Dipenjarakan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai mafia pelabuhan harusnya disikat karena membuat ekonomi negara sulit berkembang.
Karena itu, Luhut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian menindak tegas praktik-praktik melawan hukum di sana.
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo, kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam diskusi yang diselenggarakan Stranas PK, Kamis (11/11).
Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua KPK Firli Bahuri.
Luhut mengatakan 80 persen perdagangan internasional masih menggunakan transportasi laut sehingga objeknya sangat vital untuk pertumbuhan suatu negara. Namun, di Indonesia, pelabuhannya tidak tertata sehingga membuat harga transportasi menjadi mahal.
Pensiunan tentara ini mengharapkan sistem pelabuhan di Indonesia efisien. Pemerintah saat ini tengah berupaya mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," ujar Luhut.
Di balik upaya pemerintah itu, Luhut melihat ada pihak-pihak yang sengaja memperlambat prosesnya. Mafia itu memaksa sistem tetap sulit.
Luhut Binsar Pandjaitan mengajak penegak hukum menyikat mafia pelabuhan. Mafia pelabuhan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi negara.
- Memulai Pengusutan Korupsi dari Kerugian Negara, Kejagung Diapresiasi Pakar
- PT Timah Gugat UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi, Pakar Hukum: Kontraproduktif
- Tim DJP Jatim III Dilaporkan ke KPK Terkait Pemeriksaan Pajak PT Arion Indonesia
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?