Di Depan Komite Parlemen, Murdoch Pilih Merendah
Bantah Para Eksekutifnya Tahu Skandal Penyadapan
Rabu, 20 Juli 2011 – 14:36 WIB
LONDON - Parlemen Inggris tampaknya tidak mau setengah-setengah mengusut skandal penyadapan telepon oleh awak media News of the World (NOTW) yang saat ini sudah tidak terbit. Kemarin (19/7), atas perintah Perdana Menteri (PM) David Cameron, parlemen Inggris secara khusus memanggil Rupert Murdoch, taipan media yang juga bos News Corporation (News Corp.), induk News International yang menaungi NOTW. "Saya berada di sini untuk melihat Rupert Murdoch. Dialah yang ada di puncak tertinggi struktur kepemimpinan (News Corporation). Wajar jika seluruh perhatian tertuju kepada dia," kata Max Beckham, mahasiswa asal London yang kemarin ikut berkumpul di gedung parlemen. Pemuda 21 tahun itu sudah berada di kompleks gedung parlemen sejak pukul 06.30 waktu setempat. Padahal, Murdoch baru tiba sekitar tiga jam menjelang pertemuan.
Selain Murdoch, rapat dengar pendapat yang digelar di Portcullis House, London, itu dihadiri dua orang penting News International. Sebelum berhenti terbit pada 11 Juli lalu, NOTW adalah tabloid terbitan News International. James Murdoch, 38, putra Murdoch, juga hadir dalam pertemuan kemarin. Selama ini James menjabat chairman dan chief executive officer (CEO) News Corp. Eropa (yang membawahi News International) dan Asia. Demikian juga Rebekah Brooks, eks chief executive News International, termasuk yang dipanggil parlemen.
Menjelang pertemuan, kerumunan massa terjadi di depan kompleks gedung parlemen. Pertemuan berlangsung pukul 14.30 waktu setempat (pukul 20.30 WIB), tetapi puluhan warga sudah memadati kompleks gedung itu sejak sebelum tengah hari. Portcullis House terletak di seberang gedung parlemen, Westminster. Murdoch, James, dan Brooks bicara di depan Komite Kebudayaan, Media dan Olahraga.
Baca Juga:
LONDON - Parlemen Inggris tampaknya tidak mau setengah-setengah mengusut skandal penyadapan telepon oleh awak media News of the World (NOTW) yang
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan