Di Depan Menteri, Megawati Kritik Pemerintahan SBY

jpnn.com - BANDUNG - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang kelautan dan perikanan. Pasalnya, meski didukung dana APBN yang besar, pemerintah tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi nelayan.
Hal ini disampaikannya di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharief Cicip Sutardjo dalam acara Seminar Nasional Peringatan World Oceans Day, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/6). Acara tersebut juga dihadiri oleh calon presiden usungan PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi.
"Mohon maaf, tapi selama 10 tahun ini kelautan kita menurun. Padahal waktu saya presiden atau wakil presiden, kami tidak pernah melupakan nelayan," kata Megawati, Rabu (11/6).
Mega menambahkan, saat ini ikan-ikan di wilayah Indonesia banyak yang dicuri nelayan asing. Seharusnya, pemerintah mengantisipasi masalah tersebut dengan mempersiapkan aparat yang mampu bereaksi cepat melakukan pencegahan.
Mendengar kritik-kritik dari Mega, Cicip yang duduk bersebelahan dengan Jokowi hanya bisa tersenyum. Saat gilirannya bicara, barulah Cicip membantah apa yang disampaikan Mega.
Menurutnya, di bawah pemerintahan SBY, sektor perikanan justru mencatat perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu indikatornya, menurut politisi Golkar ini, adalah nilai ekspor yang mencapai Rp 308 triliun.
"Sepuluh tahun lalu konsumsi perikanan kita juga hanya 18 kilogram perkapita pertahun, sekarang 35 kilogram perkapita pertahun," paparnya. (dil/jpnn)
BANDUNG - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak