Di Depan Prabowo, Jokowi Tegaskan Tak Kompromi Soal Kedaulatan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tidak akan pernah berkompromi dengan negara mana pun dalam hal kedaulatan negara.
Penegasan ini disampaikan Presiden ketujuh RI saat memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1).
Hadir dalam Rapim Kemenhan itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan sejumlah menteri.
"Satu isu utama, yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan agar seluruh jajaran TNI dan Polri bekerja sungguh-sungguh dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan NKRI.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, maupun perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer non militer, konvensional dan non konvesional.
"Ke depan tantangan kita semakin berat. Tantangan besar pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia," ujarnya.
Di awal pengarahannya, Presiden Jokowi mengaku senang bisa hadir di Rapim Kemenhan, karena forum tersebut juga dihadiri oleh para perwira Polri.
Di hadapan Prabowo dan jajaran TNI-Polri, Jokowi mengingatkan, kedaulatan harga mati, tidak bisa dinegosiasikan.
- Pertemuan RK dengan Prabowo dan Jokowi Jadi Sinyal KIM Plus Tegak Lurus Dukung RIDO
- Golkar DKI: Dari Awal Pak Prabowo & Pak Jokowi Mendukung Ridwan Kamil
- Gapasdap Minta Pengusaha Kapal Siap Angkut Bahan Makanan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
- Setelah Makan Bareng Prabowo, Ridwan Kamil Sowan ke Jokowi di Solo
- Jalankan Perintah Prabowo, Erick Thohir Bakal Kumpulkan Para Dirut BUMN
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini