Di Depan Presiden Jokowi, Pak Oso Khawatirkan 2 Paham Pengancam NKRI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias Oso berbicara tentang tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. Menurutnya, Indonesia harus mengantisipasi merebaknya radikalisme dan liberalisme.
Oso menyampaikan hal itu saat berpidato di Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Senator asal Kalimantan Barat itu mengatakan, liberalisme dan radikalisme merupakan tantangan berat bagi Indonesia.
"Dalam era globalisasi ini negara memiliki tantangan berat yang lain. Tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal," kata Oso dalam Sidang Bersama DPR dan DPD yang dihadiri Presiden Joko Widodo itu.
BACA JUGA: TGB Zainul Majdi: Pendekatan Keras Tidak Bisa untuk Atasi Radikalisme
Oso menambahkan, dua paham yang bertentangan dengan Pancasila itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi, radikalisme dan liberalisme sudah memasuki pikiran anak Indonesia.
"Dua paham ini telah bergerak secara radikal ke anak-anak ibu pertiwi. Dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat," ucap Oso.
Ketua umum Partai Hanura itu menegaskan, seluruh elemen bangsa harus berbenah demi mengantisipasi merebaknya radikalisme dan liberalisme. Karena itu, katanya, semua pihak harus berkomitmen memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi final bangsa.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias Oso berbicara tentang tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan seiring merebaknya radikalisme dan liberalisme.
- OSO Pimpin Pemakaman Ketua Dewan Guru KKI Imam Budiarto Buchori
- Akademisi: Sebagian WNI di Suriah Layak Mendapat Kesempatan Kedua
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Jokowi Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Sultan HB X di Klaten
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Guntur Romli Colek KPK-Kejagung