Di Depan SBY, Marzuki Alie Berpidato Cara Tangkal ISIS
jpnn.com - JAKARTA - Fenomena tentang dukungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap organisasi Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS) turut disinggung Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8). Marzuki mengatakan, paham yang dianut ISIS sangat jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pasalnya, mereka tidak menghargai keberagaman dan nilai-nilai demokrasi.
Marzuki mengatakan, jika paham ISIS dibiarkan merajalela maka hal itu berpotensi menimbulkan kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. "Oleh karena itu, dewan mendukung tindakan tegas pemerintah untuk melarang perkembangan paham ini di bumi Indonesia," ujar Marzuki di hadapan anggota dewan dan pejabat negara termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Untuk menghalau paham ISIS, kata Marzuki, pembangunan karakter dan nilai-nilai kebangsaan harus menjadi fokus bersama. Penghargaan kepada keberagaman dan pluralisme juga harus terus diberikan.
Yang terpenting, tambah Marzuki lagi, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga harus benar-benar dikelola dengan penuh kewaspadaan. Pasalnya, dua hal itulah yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia dalam bernegara.
"Persatuan adalah kekuatan yang senantiasa kita dengungkan, yang telah membuktikan bahwa betapapun beratnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, kita tetap mampu mengatasinya," tegas politisi Partai Demokrat ini.(dil/jpnn)
JAKARTA - Fenomena tentang dukungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap organisasi Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS) turut disinggung Ketua
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan