Di Depan Uni Eropa, Jokowi Sindir Mitra Arogan yang Selalu Mendikte
jpnn.com, BRUSSELS - Presiden RI Joko Widodo menegaskan kemitraan negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (EU) di Brussels, Belgia, Rabu.
"Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours," kata Presiden seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama 45 tahun, kemitraan ASEAN dan Uni Eropa telah membuahkan hasil yang baik.
Namun, di sisi lain, Kepala Negara juga mengakui bahwa tidak semua kemitraan baik-baik saja sehingga banyak perbedaan yang harus diselesaikan.
Oleh sebab itu, ia meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk dapat bermitra dengan kesetaraan terhadap ASEAN.
Apalagi selama beberapa dekade, kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse atau kerja sama yang saling menguntungkan karena memanfaatkan keunggulan dan produktivitas masing-masing negara.
"Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan," kata Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa (EU) di Brussels
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila