Di DPD RI, Jokowi Tegaskan Komitmennya Atasi Ketimpangan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya mengatasi ketimpangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Jokowi -sapaan Presiden- ketika memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Nasional DPD-RI di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen, Jumat (17/11).
Dia menjelaskan alasan kenapa pembangunan infrakstruktur saat ini tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris.
“Membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar, ya karena daerah-daerah sangat membutuhkan itu,” ucap Presiden.
Jalan trans Kalimantan, trans Sumatra, trans Papua adalah contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia.
"Kita bangun agar ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu menjadi seimbang," tegasnya di depan para anggota DPD.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa ketimpangan infrastruktur dalam realitasnya menjadikan rakyat Indonesia, khususnya di bagian timur, tidak merasakan keadilan sosial sebagaimana yang dirasakan saudara-saudaranya di Pulau Jawa misalnya.
Disaat rakyat di Pulau Jawa mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga Rp 6.450 per liter, yang di Papua malah harus membayarnya dengan harga Rp 60 ribu, bahkan hingga mencapai Rp 100 ribu per liternya. Betapa perbedaannya sangat jauh.
Menurut Jokowi, ketimpangan infrastruktur dalam realitasnya menjadikan rakyat Indonesia tidak merasakan keadilan sosial
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Rencana Pemprov Jatim Kembangkan Rute Bus Trans Jatim
- Senator Filep Soroti Insiden 40 Siswa Keracunan Seusai Makan Bergizi Gratis, Simak
- Beri Swasta Peran Lebih Besar untuk Infrastruktur, Prabowo: Lebih Efisien dan Tepat Waktu
- Presiden Prabowo Serahkan Pembangunan Infrastruktur kepada Swasta
- Senator Dedi Batubara Bersama Tim K3 Unsur DPD RI Bertemu Sultan, Berikut Agendanya
- Soroti Penambahan Jumlah Reses DPD RI, ICWI Minta KPK Turun Tangan