Di Era HP dan Internet Tak Perlu Pemekaran
Selasa, 03 Mei 2011 – 17:27 WIB
JAKARTA -- Selama ini dalih penolakan terhadap aspirasi pemekaran berkutat pada masalah pendanaan, dimana pembentukan daerah baru dianggap hanya memboroskan keuangan negara. Dalih teranyar disampaikan Wakil Gubernur Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Mohammad Nazar. Dengan dalih itu, Nazar menegaskan kembali sikap Pemerintah NAD yang menolak aspirasi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas).
Menurutnya, di era teknologi komunikasi yang berkembang pesat belakangan ini, pemekaran daerah sangatlah tidak cocok. Pasalnya, masalah luas wilayah dan rentang kendali pemerintahan yang selalu dijadikan alasan perlunya pemekaran, sebenarnya bisa diatasi dengan teknologi komunikasi.
Baca Juga:
Dia memberi contoh, komunikasi provinsi dengan kabupaten/kota yang menyebar, bisa dilakukan cukup dengan fasilitas internet atau handphone. "Jadi kalau mau pemekaran sebanyak-banyaknya, ya dulu saat belum ada handphone, belum ada internet," ujar Mohammad Nazar saat berbincang-bincang dengan wartawan di ruang pressroom Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/5).
Baca Juga:
JAKARTA -- Selama ini dalih penolakan terhadap aspirasi pemekaran berkutat pada masalah pendanaan, dimana pembentukan daerah baru dianggap hanya
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan