Di Era Ical, Banyak Kader Golkar Tersangkut Korupsi

JAKARTA - Pemeriksaan penyidik KPK terhadap dua elite Partai Golkar (PG), Sekjen Indrus Marham dan Bendahara Umum Setya Novanto, membuat internal Golkar mulai goyah.  Intrik politik pun mulai muncul.
    
Buktinya, salah satu unsur ketua  DPP PG Yorrys Raweyai meminta partainya mengevaluasi ulang kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical. Dia beranggapan, pemeriksaan terhadap dua petinggi partainya itu memang terkait kasus Pilkada Lebak Banten yang melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dimana keduanya sudah ditahan KPK bersama anggota DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu Chairunnisa.

Pemeriksaan keduanya itu, kata Yorrys,  akan sangat mempengaruhi citra partainya terlebih di tahun Pemilu 2014 ini.  ”Kasus Idrus dan Setya Novanto itu menjadikan Golkar harus melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie. Banyak yang terindikasi korupsi selama kepemimpinan beliau,” ujar Yorrys di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (2/1).

Menurutnya, berbeda dengan era kepemimpinan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK) yang tegas-tegas melarang partainya menjadi tempat berlindung para koruptor.  ”Pak JK waktu itu sebagai Ketum Golkar selalu berpesan, Partai Golkar jangan menjadi tempat berlindung koruptor. Karena itu, selama JK memimpin, tidak ada kader yang tersangkut korupsi,” tambah Yorrys.

Walau Idrus dan Setya Novanto masih sebagai saksi di KPK, tapi menurut Yorrys, sebagai apapun status orang tersebut, kalau sudah diperiksa KPK selama berjam-jam itu sudah jelas akan mempengaruhi citra partai.

”Memang masih sebagai saksi, tapi minimal dengan keberadaan sebagai apapun, apakah sebagai saksi atau tersangka, itu akan mempengaruhi citra Golkar, apalagi di tahun politik ini. Dengan itu, perlu ada evaluasi kepemimpinan Golkar,” tandas Yorrys.

Sementara itu, unsur ketua DP lainnya, Hajriyanto Thohari, tidak begitu grasa-grusu atas pemeriksaan Idrus Marham dan Setya Novanto. Menurut  pria berkacamata yang juga Wakil Ketua MPR ini, pemeriksaan kedua petinggi partainya itu sudah menjadi risiko politik  yang harus diterima di tahun Pemilu 2014 ini.

”Soal diperiksa KPK itu sebagai risiko parpol kalau dalam tahun politik ini ada kader yang dipanggil KPK. Sebab, masyarakat selalu memiliki penilaian kalau sudah dipanggil KPK pasti terseret kasus korupsi,” terang Hajriyanto.

Padahal, menurutnya, dipanggil KPK itu belum tentu terjerat korupsi. Sehingga dirinya  tidak khawatir karena sesungguhnya Golkar tetap menjadi partai yang anti korupsi. ”Artinya, partai kami mempersilakan saja kader-kader  elite-nya dipanggil KPK,” tukas Hajriyanto.