Di Era Menteri Amran, Impor Beras Wassalam

Swasembada ketiga komoditas itu tergantung kinerja Menko Perekonomian Darmin Nasution meramu timnya di lintas kementerian untuk mendukung sektor pertanian.

Menurutnya, keberhasilan Kementan untuk capai target yang ditetapkan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri karena faktor-faktor pendukung lintas sektor. Pertanian itu tidak akan bisa berbicara produksi ketika airnya tidak ada. Sebagus apa pun bibit dan distribusi alat pertanian, tidak ada gunanya kalau tidak ada air.

Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga harus mendukung rencana Kementan. Demikian juga dengan Kementerian Perdagangan juga harus kendalikan impor. Sebab, impor bikin malas petani juga. “Nah, ini tugas Menko Perekonomian untuk mengendalikannya," tandasnya.

Ketua Ikatan Alumni Muda Pertanian IPB Bogor Abiyadun memberikan pujian sama. Dia menyebut, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerja sektor pangan mampu mengakhiri hegemoni beras impor. Kebutuhan beras nasional saat ini sampai dengan Mei 2017 nanti mampu dicukupi dari produksi sendiri, sehingga tidak ada impor beras di tahun 2016 ini.

"Jadi, tak heran FAO (Badan Pangan Dunia PBB) Perwakilan Indonesia pun mengapresiasi peningkatan produksi padi. Indonesia telah mampu mc-nenuhi kebutuhan beras dari produksi sendiri. Apresiasi tersebut disampaikan Mark Smulders saat menghadiri pembukaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS),” katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, menunjukkan Angka Tetap Produksi padi 2015 mencapai 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 6,42 persen tahun 2014. Kemudian, data Pra Angka Ramalan II produksi padi 2016 mencapai 79,1 juta ton sehingga terjadi peningkatan produksi padi sebesar 4,96 persen.

Produksi padi 2016 ini setara dengan beras 443 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi beras hanya 33,3 juta ton. "Data ini memperlihatkan fakta keberadaan surplus beras," ucapnya.

Dia pun mendukung kebijakan Jokowi melarang impor pangan masuk tahun ini. Kebijakan tersebut sangat tepat karena secara terbuka memperlihatkan eksistensi pemerintah untuk tidak menghiunati petani.