Di Hadapan Anies Baswedan Cs, Jokowi Bicara soal IKN: Jangan Ada yang Mengartikan Itu
jpnn.com, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan mengenai dasar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia menuturkan ingin pertumbuhan ekonomi, persebaran penduduk, dan pembangunan infrastruktur merata ke seluruh Indonesia.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu," kata Jokowi di hadapan gubernur se-Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3).
Eks gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau. Namun, pertumbuhan ekonomi Indoneisa 58 persennya berada di Pulau Jawa.
"Saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap presiden.
Mantan wali kota Solo itu mengharapkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki wilayah dengan standar internasional. Fasilitas-fasilitasnya pun berstandar internasional pula.
“Kami ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional. Sebelumnya tidak boleh, karena Omnibus Law sekarang boleh. Bapak, ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap presiden.
Tampak hadir mendampingi presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Kepala daerah tingkat provinsi juga hadir, antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (tan/jpnn)
Presiden Jokowi menjelaskan dasar pemindahan IKN di hadapan gubernur se-Indonesia. Dia berharap tidak ada yang salah paham.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Segini Jumlah Nilai Investor di IKN, Angkanya Mencapai Triliun
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel