Di Hadapan Buruh, Jokowi Beber Ada Uang BUMN Rp 430 Triliun Menganggur

jpnn.com - SEMARANG - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah Indonesia sudah sejak lama kesulitan membangun perumahan untuk masyarakat, terutama buruh berpenghasilan rendah. Padahal ada dana di badan usaha milik negara (BUMN) yang tak terpakai namun yang tidak dikelola secara baik.

Jokowi -sapaan Joko Widodo- menyampaikan hal itu  saat menghadiri groundbreaking pembangunan 10 ribu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi buruh di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Menurutnya, selama ini tidak ada yang berani mengambil langkah taktis dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan dana-dana dari BUMN.

"Banyak orang yang bertanya pada saya, ‘Pak, apa Bapak enggak terlalu ambisius setahun satu juta rumah?’. Saya sampaikan, kalau kerjakan ini dengan cara normal dan biasa, tidak akan tercapai. Tapi kalau berani lakukan loncatan, angka itu akan bisa tercapai. Caranya gimana, melalui BUMN. Tiga minggu lalu saya kumpulkan semua BUMN," ujar Jokowi di hadapan para buruh.

Saat itu, kata dia, yang dikumpulkan adalah BUMN pemilik dana-dana besar tapi tidak pernah digunakan oleh pemerintah. Sejumlah BUMN itu hanya menyimpan dananya di bank dan mendapatkan bunga kecil tanpa digunakan untuk kebutuhan khalayak. Menurutnya, itu terjadi karena regulasi yang tidak mendukung.

"Saya beri contoh BPJS Ketenagakerjaan. Di situ ada uang kurang lebih Rp 180 triliun sejak lama tapi tidak bisa digunakan karena aturannya hanya bisa dimanfaatkan lima persen. Mau jadi apa kalau hanya lima persen, tidak bisa untuk bangun perumahan," keluhnya.

Mengetahui hal itu, Jokowi lantas meminta semua BUMN  menghitung dana-dana tak terpakai untuk kepentingan  pembangunan. Salah satunya adalah untuk program pembangunan satu juta rumah murah.

"Kemarin kami kumpulin kira-kira jadi Rp 430 triliun. Gede banget. Itu sangat cepat sekali kebutuhan perumahan itu bisa kita bangun. Tidak tergantung pada  KemenPU saja," imbuhnya.

Menurut Jokowi, dana-dana dari BUMN yang belum dikelola secara baik itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya seperti tol, pelabuhan dan bandara. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengakui bahwa selama ini dana di BUMN itu sulit digunakan karena banyak kasus korupsi. Padahal, kata dia, pemerintah seharusnya tetap menggunakan dana yang ada dengan meningkatkan pengawasan manajemen keuangan.