Di Hadapan Jokowi, Petani Tebu Sentil Kebijakan Impor
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan petani tebu dari berbagai daerah mencurahkan persoalannya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat bersilaturahmi di Istana Negara, Rabu (6/2). Mereka bahkan menyentil kebijakan impor gula yang kerap dilakukan saat musim panen.
Laporan mengenai kondisi petani tebu disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Sumitro Samadikun, di hadapan Presiden Jokowi yang saat itu didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Kantor Sta Presiden Moeldoko.
Menurut Sumitro, petani tebu belakangan ini mengalami masa-masa sulit untuk menjual gula hasil produksi mereka di pasaran. Hal itu salah satunya disebabkan peredaran gula impor di pasaran.
"Maksud bapak yang begitu mulia untuk berikan pelayanan kepada konsumen dengan cara impor, agar lebih dari kebutuhan sehingga gula eks impor yang beredar di pasar agak melebihi kebutuhan," ucap Sumitro.
Namun demikian, sebagian petani tebu bersyukur karena Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli gula petani seharga Rp 9.700 per kilogram. Meskipun, nilai itu masih jauh di bawah BPP atau biaya pokok produksi sebesar Rp 10.500.
Persoalannya tidak selesai di situ. Sebab, tidak semua gula dari produksi kebun petani yang dibeli seharga Rp 9.700. Sebab, ada sebagian petani yang produksi gulanya cuma dihargai di bawah Rp 9.000.
"Apa yang dilakukan bulog belum menyentuh seluruh petani karena yang dibeli bulog hanya petani yang tebunya digiling di (pabrik) BUMN. Sedangkan yang tidak, gulanya tidak dibeli sehingga harga jatuh," jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, APTRI meminta pemerintah jangan mengimpor gula disaat petani tebu sedang panen. Diakui Sumitro, impor masih dibutuhkan karena produksi dalam negeri juga belum bisa menutupi tingkat konsumsi masyarakat.
Petani tebu yang tergabung dalam DPN APTRI mengeluhkan langsung kebijakan impor gula kepada Presiden Jokowi di Istana Negara
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel