Di Mukernas Bamusi, PDIP Haramkan Politik Identitas dalam Menangkan Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memastikan menolak dengan tegas politik identitas dalam kontestasi pemilu 2024.
Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa PDI Perjuangan Hamka Haq mengatkan politik identitas ini acap kali menjual berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2016. Bahkan, sekarang masih sering ditemui.
“Suka menista dan mengafirkan umat agama lain, bahkan mengafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara tagut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) 2022 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (2/9).
Menurut dia, saat ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap antiislam dan mengkriminalisasi ulama.
Tak hanya itu, isu politik identitas juga sempat menyasar Megawati Soekarnoputri saat 2004, yang di mana muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka rapat kali ini akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.
“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” jelas Hamka.
Ketua Umum Bamusi itu mengatakan PIDP siap mensukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.
PDIP menganggap mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten.
- Penetapan Tersangka Hasto Bernuansa Kriminalisasi, Pernyataan Ketua KPK Buktinya
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- Hasto jadi Tersangka, Ronny Mengonfirmasi Keterangan Bu Mega
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka