Di NTT, Hasto Sampaikan Alasan Megawati Calonkan Ansy Lema sebagai Bacagub

jpnn.com, KUPANG - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaparkan sejumlah pertimbangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputra menetapkan anggota DPR RI Ansy Lema menjadi bakal calon gubernur di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024.

Hasto menjelaskan Megawati dalam menetapkan seseorang menjadi calon kepala daerah dan jabatan lainnya selalu melalui kontemplasi yang mendalam. Termasuk dalam mencalonkan Ansy Lema yang memiliki rekam jejak sebagai aktivis reformasi 1998.

"Saudara Ansy Lema ini juga merupakan bagian dari kekuatan pergerakan mahasiswa 98, sehingga ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan, bagaimana Ibu Mega menempatkan pergerakan 98, kegiatan yang saat itu menjadi benih-benih dari reformasi, kemudian ditempatkan pada peran yang penting," ungkap Hasto.

Dia menambahkan Megawati dalam mengambil keputusan melihat pentingnya proses regenerasi kepemimpinan. Sebagai penghormatan terhadap anak-anak muda terlebih yang ikut di dalam proses pergerakan melawan rezim otoriter Orde Baru.

"Saudara Ansy Lema ini menjadi bagian dari gerakan mahasiswa 98 dan kemudian yang bersangkutan menjadi anggota DPR RI, bahkan baru saja terpilih kembali. Jadi, ada pengalaman nasional dan internasional karena dalam pandangan Ibu Megawati Soekarnoputri, NTT ini sangat penting dan strategis," ucap Hasto.

Secara geopolitik, lanjut Hasto, Provinsi NTT berbatasan dengan Australia sehingga dengan posisi geostrategis dan geoekonomi itu akan dikembangkan oleh sosok yang punya pemahaman terhadap dinamika politik nasional dan juga internasional.

Dia menetaskan Ansy Lema dipilih karena faktor itu, selain pergerakan anak-anak muda dan menunjukan proses regenerasi yang dilakukan dengan baik.

"Jadi, dari komitmen ideologisnya, kemampuan teknokratisnya, pengalamannya, kemudian pergerakan anak-anak mudanya, saudara Ansy Lema memenuhi syarat-syarat itu. Karena pengalaman menjadi anggota DPR RI ini sangat penting di dalam membangun wawasan bagaimana keputusan-keputusan strategis itu diambil dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan kemudian daerah," lanjut Hasto.