Di Papua, Mendikbud Temui Kartu Sakti Belum Bisa Diuangkan

jpnn.com - TIMIKA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Muhadjir Effendy mendapat banyak masukan saat mengunjungi beberapa daerah di Papua akhir pekan kemarin.

Menteri yang baru dipercaya menggantikan Anies Baswedan itu mendatangi sejumlah wilayah, mulai dari perbatasan Indonesia-PNG yakni Merauke kemudian di wilayah utara yakni Kabupaten Jayapura. 

Menteri yang belakang disorot dengan usulannya menerapkan Full Day School ini, juga menyempatkan waktu bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Pendidikan, para guru hingga pelajar dari beberapa sekolah. 

Saat berbincang dengan pelajar, Menteri Muhadjir menanyakan soal Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Sudah punya Kartu Indonesia Pintar ?” tanya Menteri. “Sudah Pak tapi tidak bawa,” jawab beberapa orang pelajar. 

Namun saat itu ada pula seorang murid yang kebetulan membawa dan memperlihatkannya kepada sang menteri. Meski sudah memegang KIP, namun para pelajar itu mengungkapkan bahwa kartu sakti itu, belum bisa digunakan lantaran belum bisa diuangkan. 

Kepada Radar Timika, Menteri Muhadjir mengatakan bahwa salah satu tujuan utama kunjungannya menyangkut Kartu Indonesia Pintar. Di setiap daerah di Papua, yang ia kunjungi persoalan yang ditemui hampir sama yakni masalah distribusi. 

“Karena kartunya itu yang mestinya ke pihak orangtua yang punya anak usia sekolah, tapi kelihatan dari distribusi hanya diserahkan ke distrik. Pihak distrik kesulitan untuk menyalurkan ke keluarga pertama karena memang wilayahnya sangat jauh, berpencar-pencar dan memang sebetulnya itu bukan kewajiban distrik,” katanya. 

KIP ini lanjutnya dirancang untuk meng-cover anak-anak usia sekolah. Namun ia mengatakan, bahwa untuk meng-cover secara keseluruhan atau 100 persen itu tidak mungkin. Yang terpenting adalah berusaha memperbanyak, agar yang tidak tercover ini jumlahnya lebih kecil dibanding yang sudah ter-cover.