Di Pertemuan PBB, Menlu RI Kecam Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

jpnn.com, NEW YORK - Indonesia menegaskan bahwa pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina harus dihentikan. Sikap tersebut disampaikan Menlu Retno Marsudi saat memimpin pertemuan informal di Markas Besar PBB, New York, Kamis (9/5) waktu setempat.

“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” ungkap Menlu Retno.

Menlu Retno menyampaikan bahwa saat ini pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari yang semula 110 ribu pada tahun 1993 kini bertambah menjadi 620 ribu pada tahun 2017.

Kondisi ini dinilainya menunjukkan pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina dan harus dihentikan meskipun dinilai sulit.

"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno pun menyampaikan tiga hal penting dengan bertambahnya pemukiman illegal Israel di Palestina. Pertama, pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi 2 negara.

Kedua, pembangunan pemukiman ilegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel.

"Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyasarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi korban pemukiman ilegal," tegasnya.

Diketahui, dalam pertemuan ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, Dr. James Zogbi. (rmol)