Di Sabah, 28 Ribu Anak TKI tak Sekolah

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, sejauh ini hanya memfasilitasi pengiriman guru-guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS melalui Dinas Pendidikan Nasional (Diknas). Sementara kegiatan belajar yang terpusat di Holly Trinity, murni hasil swadaya masyarakat yang begitu peduli pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia.

“Sejauh yang kami amati, tingginya anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan dipicu keterbatasan sarana didik. Apalagi domisili mereka tersebar di pedalaman perkebunan sawit. Di sinilah perlunya memikirkan bagaimana pemerintah kita mau memperbanyak jumlah PKBM. Sehingga menjangkau anak-anak kita yang berada di kawasan pedalaman Sabah,” saran Rahendra.

Jika mengharapkan pemerintah Malaysia yang menyediakan sarana sekolah, kemungkinannya sangat kecil. Sebab dikatakan Rahendra, sebelum TKI-TKI ini dipekerjakan di perladangan maupun perkebunan Malaysia, mereka sudah terlebih dulu disampaikan untuk tidak membawa keluarga atau berkeluarga selama bekerja.

Asumsi itulah ihwalnya, yang menyebabkan pemerintah Malaysia merasa tidak perlu menyediakan sarana didik untuk anak-anak TKI di perkebunan sawit. Padahal, ketika TKI bersangkutan sudah lama bekerja di suatu tempat, bukan tidak mungkin TKI-TKI tersebut akhirnya bekeluarga dan memiliki anak dari hasil perkawinan sesama pekerja.