Di Sejumlah Daerah Verifikasi Faktual Tanpa Pengawasan

"Di Provinsi Lampung, itu baru  ada 3 Panwas dari keseluruhan 14 kabupaten/kota yang ada. Dan Provinsi Jambi 11 panwas kabupaten/kota baru akan dilantik,"ungkapnya.

Keterlambatan ini menurut Hafidz, telah nyata-nyata menjadikan proses dan tahapan verifikasi faktual menjadi tidak terawasi. "Dan proses verifikasi faktual pada akhirnya hanya mengandalkan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai pelaksana tanpa pengawasan resmi," katanya.

Oleh karena itu, JPPR meminta Bawaslu harus segera mempunyai mekanisme supervisi kepada Bawaslu provinsi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini guna  memastikan agar tidak ada satupun kabupaten/kota yang tidak terawasi. Karena tahapan verifikasi faktual merupakan pintu akhir baik buruknya kualitas Pemilu kedepan.(gir/jpnn)