Di Sidang Ajudikasi Bawaslu, KPU Tolak Keinginan Timses Prabowo Tutup Situng

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar sidang ajudikasi dugaan pelanggaran administrasi dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum, Rabu (8/5). Ini merupakan persidangan lanjutan yang sebelumnya ditunda Bawaslu RI.
Dalam sidang kali ini, Bawaslu memberi kesempatan kepada KPU untuk mengklarifikasi temuan terlapor yakni Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga terkait kesalahan entri data dari formulir C1 ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng).
Staf Biro Hukum KPU RI Setya Indra Arifin menolak semua dalil pelapor terkait kesalahan entri data di Situng. Dia juga menolak Situng disetop.
"Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, sehingga terlapor punya kewajiban sosialisasikan secara luas terhadap semua pemangku kepentingan," kata Indra Arifin dalam persidangan, Rabu.
BACA JUGA: Soal 'Setan Gundul', Relawan Jokowi: Seperti Kasus Ratna Sarumpaet Bohongi Prabowo
Menurut dia, Situng ialah alat KPU untuk menunjukkan transparansi ke publik. Situng membuat masyarakat bisa memantau proses penghitungan suara Pemilu 2019.
"Terbukti melalui Situng kemudahan akses publik mampu terpenuhi," ucap dia.
Dia beranggapan, kesalahan entri data dalam Situng tidak sampai melanggar ketentuan pasal 536 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab, perolehan suara Pemilu 2019 yang diakui KPU berasal dari penghitungan manual yang dilakukan berjenjang.
Staf Biro Hukum KPU RI Setya Indra Arifin menolak semua dalil pelapor terkait kesalahan entri data di Situng KPU Pilpres 2019.
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Ketua Bawaslu Bandung Barat Mengaku Sudah Dua Kali Konsumsi Narkoba
- Pengakuan Ketua Bawaslu KBB Setelah Ditangkap Polisi, Anda Percaya?
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Peliknya Hukum Pidana Pemilu
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!