JPNN.com 
Di Tengah Isu Penundaan Pemilu, Golkar Serius Garap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Menurutnya, perekonomian di Indonesia akan terganggu atau defisit jika pada 2024 dilaksanakan pemilu.
Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah tiga persen.
"Kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” beber Mekeng.
Di sisi lain, biaya untuk Pemilu cukup besar, yaitu mencapai Rp 100 triliun dan harus dipenuhi negara.
Sementara itu, aktivitas UMKM harus berjalan. Selama Covid-19, banyak UMKM disubsidi pemerintah agar bisa bertahan.
“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan, bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng. (ast/jpnn)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menyebut perpanjangan masa jabatan Presiden RI masih bisa terjadi asalkan dilakukan sesuai dengan konstitusi.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Danantara dan Komitmen Presiden Bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Hadiri Buka Puasa Bersama PM Kamboja, Ketum PP AMPG Sampaikan Salam dari Presiden Prabowo & Ketum Golkar Bahlil
- SOKSI Golkar Masih Mendua, Ada Rekomendasi agar Bahlil Bekukan Kubu Ali Wongso Sinaga
- Beredar Surat DPP Golkar Buat Bahlil, Isinya Rekomendasi Pembekuan SOKSI Kubu Ali Wongso
- Bahlil Puji Kepemimpinan Dave Laksono di Kosgoro: Sahabat Sejati yang Hebat
.jpeg)
