Di Zaman Gus Dur Dihapus, Jokowi Wacanakan Lagi Wakil Panglima TNI

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo berencana melakukan reorganisasi di jajaran TNI. Termasuk di antaranya menempatkan jabatan wakil untuk mendampingi Panglima TNI.
"Sudah dibahas masalah reorganisasi, di antaranya ada wakil panglima TNI. Diharapkan, wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa action," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3).
Dulunya, jabatan wakil panglima TNI pernah diterapkan. Namun, kemudian ditiadakan di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Nama tokoh yang pernah menduduki jabatan itu salah satunya Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Tadinya, di zaman Gus Dur, nama Letjen (purn) Johny Lumintang digadang-gadang menduduki jabatan itu. Namun, karena terjadi pertentangan di internal TNI, jabatan itu dihapuskan.
Selain ingin menghadirkan kembali posisi wakil panglima, presiden juga berencana untuk menambah jumlah panglima komando operasional Angkatan Udara menjadi tiga, berikut dengan tiga panglima armada.
Dia menjelaskan, usulan reorganisasi di tubuh TNI itu telah dilengkapi dengan kajian dan kondisi kebutuhan terkini. Moeldoko menganggap reorganisasi ini dapat meningkatkan kinerja TNI.
"Nama-namanya belum kami bahas," tandasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo berencana melakukan reorganisasi di jajaran TNI. Termasuk di antaranya menempatkan jabatan wakil untuk mendampingi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD