'Dia Bicara di Koran, Kita di Koran'
Sabtu, 30 Oktober 2010 – 08:05 WIB
JAKARTA - Desakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. kepada advokat Refly Harun tidak main-main. Mahfud meminta Refly segera membuktikan tuduhannya bahwa ada hakim konstitusi yang menerima suap senilai RP 1 miliar. Jika tidak mampu, dia meminta Refly mencabut tudingannya. "Jika tidak terbukti, dia harus umumkan ke publik bahwa tidak apa-apa, bahwa dia salah. Kalau dia tidak mengumumkannya, saya yang akan umumkan bahwa dia ceroboh," kata Mahfud di gedung MK kemarin (29/10). Mahfud juga tidak habis pikir dengan pernyataan Refly yang menolak penunjukkannya sebagai ketua tim investigasi diumumkan secara terbuka. "Dia juga mengumumkan itu di koran, masa kita dilarang. Ya sama dong. Kalau dia bicara di koran kita di koran, kalo mau bicara diam-diam ya kita diam-diam," katanya dengan nada tinggi.
Seperti diwartakan sebelumnya, Refly menulis opini di media cetak. Dalam tulisannya, dia menyebut ada hakim konstitusi yang meminta uang dollar Amerika senilai Rp 1 M. Bahkan, sebelum memutus perkara, hakim konstitusi itu terus menagih duit jatah. MK lantas membentuk tim investigasi dengan menunjuk Refly sebagai ketuanya. Refly bahkan diberi kewenangan menunjuk dua orang dari luar MK. MK juga memilihkan dua orang dari internal untuk membantu pengamat hukum tata negara itu.
Baca Juga:
Mahfud menambahkan, bisa saja MK melapor polisi bahwa Refly mengetahui orang yang mencoba menyuap MK. Itu agar polisi memeriksa Refly untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Namun, kata dia, MK sengaja tidak memilih jalur itu. MK, kata dia, memilih jalan moderat dengan meminta Refly menunjukkan siapa orang-orang yang terlibat aksi suap itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Desakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. kepada advokat Refly Harun tidak main-main. Mahfud meminta Refly segera membuktikan
BERITA TERKAIT
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT