Diabaikan jadi Menteri, Masyarakat Kalsel Merasa Dianaktirikan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai telah menganaktirikan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal itu tergambar dalampenyusunan kabinet menteri yang sepertinya mengabaikan keterwakilan dari Kalimantan Selatan.

Pengamat Politik asal Kalsel, Mohammad Effendy,  mengatakan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.  Tetapi Jokowi juga harus mempertimbangkan keterwakilan daerah, dalam hal ini dari Kalimantan Selatan.

Dijelaskan, Kalsel memiliki sumber daya alam yang melimpah, bahkan telah dieksploitasi secara besar-besaran hingga menjadi penyumbang devisa yang sangat besar untuk pemerintah pusat. Sementara rencana penyusunan kabinet menteri mendatang sama sekali tidak memasukkan keterwakilan dari Kalimantan Selatan.

"Padahal secara geografis, pemerintah pusat telah mendapatkan devisa sangat besar dari Kalimantan Selatan," ungkap Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini.

Muncul kesan bahwa Kalsel seolah dianaktirikan. Lebih dari itu, pengabaian keterwakilan kabinet menteri dari Kalimantan Selatan dikhawatirkan mengganggu pemerintah daerah Kalimantan Selatan dengan pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah pusat tidak memperhatikan keterwakilan dari Kalimantan Selatan, saya mengkhawatirkan hubungan pemerintah pusat dengan daerah terganggu," ucapnya.

Mohammad Effendy juga menegaskan, Jokowi harus benar-benar berhati-hati dalam mempertimbangkan penyusunan kabinet menteri. "Jangan sampai penyusunan kabinet menteri berdasarkan suku, agama atau semacamnya. Kalau itu yang jadi pertimbangan,  dikhawatirkan mengganggu program  pemerintah pusat di Kalimantan Selatan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut Effendy, apabila pemerintah Jokowi mengabaikan keterwakilan dari Kalimantan Selatan, muncul kesan bahwa tokoh dari Kalimantan Selatan itu seolah tidak mampu menduduki posisi sebagai menteri.