Dialog di Australia : Mayoritas Ulama di Indonesia Mendukung NKRI

Masa depan demokrasi di Indonesia sangat tergantung pada seberapa jauh kaum ulama yang progresif, inklusif dan moderat meningkat secara kuantitaif dan kualitatif. Karakteristik ulama seperti itu mendukung kultur politik yang demokratis selama ini.

Ulama dan politik di Indonesia

• Sejumlah pengamat menyebut Islam politik semakin menguat di Indonesia, namun survei terbaru menemukan mayoritas ulama tetap mendukung sistem demokrasi
• Sekitar 37 persen ulama memiliki karakteristik konservatif, eksklusif, radikal dan ekstrimis
• 16 persen ulama juga menolak konsep negara bangsa yang demokratis

Demikian benang merah dialog Monash Herb Feith Indonesian Engagement Centre yang menghadirkan Professor Dr Arskal Salim di kampus Universitas Monash, Melbourne, pada Kamis (22/8/2019) malam.

Prof Arskal merupakan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Departemen Agama RI.

Dia menyatakan optimis karena mayoritas ulama di Indonesia mendukung sistem negara bangsa yang demokratis.

"Saya ingin mengutip survei UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, yang melibatkan 450 responden ulama dari 15 kota," kata Prof Arskal.

Hasil survei tersebut menunjukkan 71,56 persen ulama menerima konsep negara bangsa, sedangkan 16,44 persen menolak dan sisanya tidak menjawab.

"Terlihat cukup besar karena lebih 70 persen yang menerima. Tapi patut diperhatikan pula ada 16 persen ulama yang tetap menolak," kata penulis buku Contemporary Islamic Law in Indonesia Sharia and Legal Pluralism yang diterbitkan Edinburgh University Press 2015.