Dialog Pejabat soal Vaksin Dosis Ketiga Bocor, Legislator: Sangat Memalukan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menyebut peristiwa tersebarnya berita bocoran dialog pejabat mendapat vaksin dosis ketiga menuai kecaman dari berbagai kalangan.
"Itu sangat memalukan," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Kamis (26/8).
Menurut Mulyanto, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat seharusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik.
Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri. Mulyanto mengingatkan para pejabat jangan memberi teladan buruk di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini.
"Jangan mentang-mentang pejabat boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat," katanya.
Mulyanto menilai seharusnya dengan jumlah vaksin, persentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target empat juta per hari.
"Kita memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Sedang dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin Sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster," tegas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.
Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menilai peristiwa tersebarnya berita bocoran dialog pejabat mendapat vaksin tambahan sangat memalukan.
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Kasum TNI Pimpin Sertijab Pejabat Strategis TNI Termasuk Danjen Akademi TNI
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik