Dialog Terbuka di 5 Kampus, Kanwilkumham DKI Jelaskan Pasal Krusial di RKUHP

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta melakukan dialog terbuka terkait rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) di lima kampus.

Kelima kampus yakni Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Universitas Yarsi, Universitas Sahid, Universitas Bung Karno, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof. Gayus Lumbuun.

Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan dialog terbuka ini menyasar 14 pasal dalam RUU KUHP yang dianggap krusial dan diperdebatkan dalam masyarakat.

"Kami dialog secara terbuka ke mahasiswa, dosen agar bisa mengkritisi, bisa menyampaikan pendapat. Memberikan sumbangan saran dan sebagainya," kata Ibnu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Selasa (27/9).

Dia menyebutkan Pasal RKUHP yang dibahas itu ialah Pasal 2 dan Pasal 69 mengenai living the law atau hukum pidana adat.

Pasal 67 dan Pasal 100 mengenai pidana mati, Pasal 218 mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 252 mengenai menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang.

"Penghapusan pasal tentang dokter atau dokter gigi yang menjalankan kerja tanpa izin, Pasal 277 mengenai membiarkan unggas merusak kebun atau tanah yang telah ditaburi benih," lanjutnya.

Selain itu, Kanwilkumham DKI Jakarta juga membahas Pasal 280 mengenai tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan, penghapusan tindak pidana advokat curang, Pasal 302 RKUHP tentang tindak pidana terhadap (penodaan) agama.