Dialokasikan Rp 201,4 Triliun, Kebijakan Subsidi akan Ditata Ulang

jpnn.com - JAKARTA - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 201,4 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp 80,4 triliun.

Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menata ulang kebijakan subsidi, dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan menggunakan basis data yang transparan, dan menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.

“Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan Nawacita,” kata pria yang akrab disapa Jokowi itu saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN tahun anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya, di depan rapat paripurna DPR, Jumat (14/8).

Jokowi mengatakan, pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran perlindungan sosial khususnya untuk masyarakat tidak mampu. Pada 2016 mendatang, kata dia, pemerintah meningkatkan cakupan bantuan untuk keluarga sangat miskin dengan perluasan bantuan tunai bersyarat  menjadi 6 juta keluarga dan peningkatan kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada 92,4 juta jiwa.

Pemerintah, ujarnya, juga melakukan penyesuaian besaran premi Penerima Bantuan Iuran, serta pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pemerintah juga akan tetap menjadikan program-program perlindungan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sebagai fokus menyejahterakan rakyat. Bahkan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah,” imbuhnya.

Jokowi menjanjikan tahun depan pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah. Seperti, mengarahkan pada semua kementerian/lembaga untuk menyusun perencanaan program pembangunan dan anggaran yang lebih baik dan efektif dengan berbasis kinerja.

Jokowi juga meminta semua kementerian/lembaga memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan di 2016 lebih awal, agar kegiatan pembangunan efektif mulai berjalan pada Januari 2016.