Dianggap Berkhianat, PKS Didesak Keluar dari Koalisi

JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Syofwatillah Mohzaib mengatakan penolakan PKS terhadap keputusan Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan pengakuan PKS keluar dari koalisi. Menurutnya, penolakan PKS yang tak mau kompromi terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebagai langkah untuk mematikan pemerintah.

“Ini sudah pengakuan PKS minta keluar. Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun?Mereka nampaknya ingin mematikan pemerintah. Mereka menolak penyesuaian tanpa kompromi, sementara pemerintah tetap dituntut harus tetap melaksanakan program-program pembangunan, ” ujar Syofwatillah kepada wartawan, Minggu (1/4).

Pria yang akrab disapa Opat ini menilai sikap PKS merupakan tindakan yang tidak rasional dan sudah bisa dikategorikan bentuk pengkhianatan koalisi. "Mereka seharusnya tahu bahwa seperti yang dikatakan pidato presiden semalam bahwa langkah menaikan harga BBM adalah langkah terakhir. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah penghematan, optimalisasi anggaran, mencegah kebocoran, penghematan energi dan sebagainya,” katanya.

Opat lantas mengkritik menteri-menetri PKS yang ada dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang tidak cakap dalam bekerja dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Kata dia, rakyat selama ini bingung dengan menerima alasan diperlukannya penyesuaian harga BBM karena mentri-mentri PKS seperti Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos, Salih Segaf al Jufri tidak amanah dan tidak berhasil menjalankan tugas-tugasnya.