Dianggap Lebih Utamakan Pemodal Ketimbang Hak Sipil

Tak bisa dipungkiri, ucap Haris, berbagai konflik sosial maupun konflik pertanahanseperti di Mesuji Lampung, Ogan Ilir Sumatera Selatan, maupun di NTB dan Papua telah menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Akibatnya, kata Haris, pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan pemerintahan Susilo Bambnag Yushoyono pun menjadi tersendeat.

Sedangkan Ray Rangkuti mengatakan, seharusnya RUU Kamnas mengutamakan hak-hak sipil. ”Mestinya keamanan itu kan untuk tiap-tiap individu. Artinya, isi RUU Kamnas harus lebih pro hak-hak sipil," ucapnya.

Pria yang pernah mengikuti seleksi calon komisioner KPU itu membandingkan RUU Kamnas dengan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang diusulkan pada 1999. Saat itu, kata Ray, penolakan atas RUU PKB sampai menelan korban jiwa. Mahasiswa Universitas Atma Jaya, Yun Hap, meninggal dunia akibat peluru aparat saat berunjuk rasa menolak RUU PKB.

"RUU PKB dan RUU Kamnas ini semangatnya nyaris sama," kata Rayu seraya menyebut pasal 17 dan pasal 54 dalam RUU Kamnas yang sangat membuka kembalinya militer dalam mencampuri persoalan sosial kemasyarakatan.(ara/jpnn)