Dianggap Lemah, Gamawan Layak Diganti
Rabu, 20 Oktober 2010 – 17:47 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengevaluasi kabinetnya yang sudah berumur setahun. Salah satu menteri yang direkomendasikan untuk diganti adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, karena dinilai tidak berhasil menata daerah dan kepemimpinannya dianggap lemah.
"Mengevaluasi kerja kabinet tidak bersama menteri. Tetapi, Presiden harus punya acuan, dan yang terpenting mendengarkan suara-suara dari rakyat," kata La Ode Ida, dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "Evaluasi Setahun Kabinet dan Realisasi Pembangunan Daerah", di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10). Turut hadir pula Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jafar Hafsah, Fuad Bawazier (Ketua DPP Partai Hanura) dan Hanif Gafur (pengamat politik Universitas Indonesia).
Menurut La Ode Ida, salah satu dari menteri yang layak dipertimbangkan untuk diganti itu memang adalah Gamawan Fauzi. Dalam catatan La Ode Ida, mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu kepemimpinannya lemah, sehingga bisa mendegradasi kewibawaan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selama ini sudah terbangun.
Dikatakannya, sejak Kemendagri terbentuk di era pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga sampai pada saat jabatan Mendagri diamanahkan pada Mardiyanto, wibawanya begitu kuat. "Tidak mampu menata derah, tidak jelas. Orang ini (Gamawan) bisa mendegradasi kewibawaan Kemendagri secara moral, karena figur kepemimpinannya yang lemah," katanya.
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengevaluasi kabinetnya
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan